You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Djarot: Pejabat Publik Wajib Serahkan LHKPN
.
photo Reza Hapiz - Beritajakarta.id

Djarot: Pejabat Publik Wajib Serahkan LHKPN

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mendukung agar seluruh pejabat publik wajib menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Ini bukan pencitraan, tapi undang - undang mengatur soal kewajiban melaporkan harta kekayaannya

"Ya, saya sangat mendukung pejabat publik rutin melaporkan laporan harta kekayaannya," kata Djarot di Pulau Pramuka, Jumat (10/7).

Dikatakan Djarot, sesuai amanat undang-undang, seseorang yang menjadi pejabat publik wajib menyerahkan LHKPN. "Ini bukan pencitraan, tapi undang - undang mengatur soal kewajiban melaporkan harta kekayaannya," ujarnya.

Ahok Masukkan LHKPN dalam Jakarta Smart City

Sekadar diketahui, Djarot Saiful Hidayat secara rutin menyerahkan LHKPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan, sebagai syarat keluarnya SK Pengangkatan Wakil Gubernur DKI pada Desember 2014 juga telah melampirkan LHKPN ke KPK.

Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama juga telah mengultimatum para pejabat DKI serta jajaran direksi di lingkungan badan usaha milik daerah untuk segera menyerahkan LHKPN ke KPK.

Basuki memberi tenggat tiga bulan kepada mereka yang belum menyerahkan laporan harta kekayaan. Jika tidak, pejabat itu tak segan-segan dicopot dari jabatannya.

"Kalau enggak, kita copot," ucap mantan Bupati Belitung Timur itu.

Indonesia Corruption Watch menyebutkan ada sekitar 17,6 persen pejabat DKI dan 24 persen direksi BUMD yang belum menyerahkan LHKPN.

Padahal, ICW menilai LHKPN wajib dilaporkan karena Ahok telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2014 tentang Kewajiban Lapor LHKPN.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Puskesmas Mampang Prapatan Wakili Jaksel di Lomba Konvensi Mutu Tingkat Provinsi

    access_time05-11-2024 remove_red_eye2136 personTiyo Surya Sakti
  2. Rintik Hujan Diprediksi Basahi Jaksel dan Jaktim di Malam Hari

    access_time30-10-2024 remove_red_eye1256 personTiyo Surya Sakti
  3. Pemprov DKI Adakan Rakor Pilkada Ramah Anak

    access_time29-10-2024 remove_red_eye1208 personAldi Geri Lumban Tobing
  4. DPRD-Kanwil Kemenag DKI Bahas Sekolah Madrasah Gratis

    access_time29-10-2024 remove_red_eye1064 personDessy Suciati
  5. Pimpinan Dewan-Pj Gubernur DKI Teken MoU KUA-PPAS APBD 2025

    access_time01-11-2024 remove_red_eye972 personDessy Suciati